JOGJAEKSPRES.COM – Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya daerah di DIY dengan kategori Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tinggi.
Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar menerangkan penilaian IKP diukur dari empat dimensi. Empat dimensi tersebut mencakup dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelanggaraan Pemilu, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi.
Salah satu penyebab skor indeks kerawanan pemilu di Sleman yang masuk dalam kategori tinggi ialah tingginya nilai pada dua dimensi, dimensi penyelenggaran Pemilu dan dimensi kontestasi. Akumulasi dari empat dimensi tersebut menempatkan Sleman pada peringkat 25 dari 85 Kabupaten/Kota yang rawan tinggi se-Indonesia.
Baca Juga: Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Sistem Pemilu Gunakan Sistem Distrik dengan Dua Dapil
“Sleman itu tingginya di dimensi penyelenggaraan Pemilu dan dimensi kontestasi,” kata Arjuna Jumat (1/9/2023).
Bila merujuk Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang dirilis Bawaslu dalam lama Bawaslu.go.id, skor dimensi sosial politik Kabupaten Sleman hanya bertengger di angka 12,01 yang masuk kategori sedang. Skor ini bahkan paling rendah jika dibandingkan Kabupaten/Kota lain DIY.
Namun ketika bergeser di skor dimensi penyelenggaraan Pemilu, Sleman mencatatkan skor 94,11 yang masuk kategori tinggi. Jauh meninggalkan skor Kabupaten/Kota lain di DIY yang tak sampai melebihi angka 55. Skor dimensi penyelenggaraan Pemilu kedua di DIY diisi Kulonprogo dengan nilai 54,15. Sementara nilai skor Kabupaten/Kota lainnya di DIY berada di bawah Kulonprogo.
Baca Juga: 161 Bacaleg DPRD DIY Belum Penuhi Syarat untuk Ikuti Pemilu 2024
Arjuna membocorkan bagaimana skor pada dimensi penyelenggaraan Pemilu di Sleman bisa membengkak. Dimensi penyelenggaran Pemilu kata Arjuna, berkaitan erat dengan pemenuhan hak pilih.
“Kalau di kita (Sleman) kan kemarin di 2019 itu ada perisitiwa pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan. Itu salah satu kasus yang berdampak pada tingkat kerawanan kita. Jadi indeksnya naik,” jelasnya.
Dimensi penyelenggaran Pemilu juga berkaitan dengan ada tidaknya laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu. Sementara di Sleman, ada laporan pelanggaran yang diterima Bawaslu.
Baca Juga: Sosialisasi Tatap Muka Pemilu Serentak 2024 Hapus Informasi Sampah
“Termasuk kampanye, pelanggaran dalam kampanye itu terkait dengan ada tidaknya politik identitas SARA. Penggunaan SARA dalam kampanye pemilu. Kami ada kasusnya kemarin,” ungkapnya.
Dimensi ini juga mencakup ada tidaknya keberatan atau sengketa pemilu. Sedangkan Arjuna menjelaskan pada pemilu 2019 lalu ada sengketa di Sleman dari salah satu partai. “Kami juga ada poin di situ, turut menyumbang akhirnya dimensi penyelanggaraan pemilu itu tinggi, besar,” ujarnya.
Di sisi lain, pada skor dimensi kontestasi, Kabupaten Sleman memperoleh angka 100 yang sudah barang tentu masuk kategori tinggi. Pada dimensi ini Sleman tidak sendiri, ada Kabupaten Bantul dengan skor 85,69 dan Kulonprogo dengan skor 65,16 yang juga masuk dalam kategori tinggi.
Baca Juga: 368 Satgas PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Siap Berjuang Menangkan Pemilu 2024
Arjuna kembali membeberkan penyebab tingginya skor pada dimensi ini. Dimensi kontestasi kata Arjuna di dalamnya termasuk mencakup hak dipilih oleh calon anggota legislatif (caleg).
“Karena dimensi kontestasinya belum terlalu clear dari beberapa isu, dimensi penyelanggaraannya dianggap belum ideal, ada perlu peningkatan, sehinga di dua dimensi itu kita tinggi. Skor kita akhirnya di peringkat 25 dari 85 Kabupaten/Kota yang rawan se-Indonesia,” terangnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Bawaslu Sleman terang Arjuna melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pada dimensi penyelanggaraan, mau tidak mau kompetensi harus ditingkatkan dalam proses penyelenggaran Pemilu di 2024.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Siapkan dan Jaga agar Pemilu 2024 Hasil dan Prosesnya Baik
“Salah satu upayanya ya tentu melakukan koordinasi yang intensif dengan KPU. Kemudian dalan setiap tahapan itu saran, masukan, imbauan selalu kita berikan kepada KPU. Kita ingatkan agar bekerja setiap tahapan itu sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang ditetapkan,” ungkapnya.
Selain itu Bawaslu juga memetakan kerawanan pemungutan suara kedepannya. Termasuk pemetaan pemilih di lokasi khusus.
“Upaya lainnya kita juga gencar melakukan upaya sosialiasi kepada masyarakat, termasuk kepada peserta Pemilu bagaimana dalam pemilu ini kita mencoba melaksanakan tahapannya secara prosedur taat hukum, termasuk menghindari hoaks, juga SARA yang kemarin turut menyumbang tingginya indeks kerawanan di Kalurahan Sleman,” katanya. (*)
