SEIRING dengan mendekatnya Pemilu 2024, pemerintah kembali mencuatkan isu kenaikan subsidi kendaraan listrik. Sebuah langkah yang, pada dasarnya, berpihak pada pengurangan emisi dan peningkatan keberlanjutan lingkungan. Namun, melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apakah ini benar-benar prioritas yang tepat?
Departemen ESDM mencanangkan kenaikan subsidi konversi motor berbahan bakar fosil menjadi listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta, sebuah kebijakan yang didukung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Namun, ketika jutaan rakyat kesulitan mencari pekerjaan dan harga makanan terus merangkak naik, apakah tambahan subsidi ini benar-benar relevan?
Harus diakui, kendaraan listrik saat ini masih menjadi barang mewah yang belum terjangkau oleh mayoritas rakyat Indonesia. Menambahkan subsidi mungkin dapat menarik beberapa segmen masyarakat untuk beralih, namun bagaimana dengan mereka yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar?
Baca Juga: Catatan Ketua MPR RI : PPHN untuk Tantangan Riel Akibat Perubahan Zaman
Jika pemerintah benar-benar serius memperbaiki kualitas hidup rakyatnya, fokus utama seharusnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan inflasi, khususnya harga pangan. Kendaraan listrik, meskipun penting untuk masa depan yang berkelanjutan, seharusnya tidak menjadi prioritas saat ini. Bukankah lebih baik memperkuat fondasi ekonomi rakyat sebelum melangkah ke kebijakan yang lebih futuristik?
Sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk besar dan keragaman ekonomi, kebijakan pemerintah harus berpihak pada keadilan ekonomi. Menekankan subsidi pada kendaraan listrik tanpa memperhatikan kebutuhan mendesak rakyat hanyalah sebuah keputusan yang kurang tepat. Seharusnya, pemerintah lebih fokus pada solusi jangka pendek yang dapat membantu rakyat menghadapi kesulitan ekonomi saat ini.
Tambahan Subsidi Kendaraan Listrik salah Arah
Meningkatkan subsidi konversi kendaraan listrik tidak tepat dan bukan ke arah menuju mobilitas yang berkelanjutan. Sebagai alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih praktis dan efektif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.
Baca Juga: Kerukunan Melalui Budaya
Pertama, sebelum berpikir untuk meningkatkan subsidi, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan tersedianya infrastruktur pengisian daya yang memadai dan dapat diakses di seluruh negeri. Tanpa infrastruktur yang memadai, semua pendekatan akan sia-sia.
Kedua, pemerintah dapat berinvestasi dalam kampanye pendidikan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik dan dampaknya terhadap lingkungan.
Ketiga, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil memerlukan penyediaan sumber energi bersih yang andal. Pemerintah harus fokus pada pengembangan energi terbarukan untuk mendukung transisi ini.
Baca Juga: Akibat Kemarau Panjang, 25 Kapanewon di DIY Mengalami Kekeringan
Keempat, perlunya masukan dari pakar dan pelaku industri dalam mengembangkan kebijakan penggunaan kendaraan listrik yang lebih komprehensif dan efektif.
Meskipun menaikan subsidi konversi kendaraan listrik terdengar menarik dan sangat progresif, kita perlu melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Apakah ini benar-benar solusi yang efektif dan komprehensif untuk masalah mobilitas yang berkelanjutan?
Daripada mengandalkan langkah ini sebagai solusi utama, seharusnya pemerintah lebih fokus pada penyediaan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan sumber energi bersih yang mendukung transisi menuju kendaraan listrik yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan dan ekonomi.
(Achmad Nur Hidayat MPP | Ahli Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta & CEO Narasi Institute)
