JOGJAEKSPRES.COM – Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY menyampaikan, penyelesaian masalah sampah sebenarnya sederhana sebaiknya jangan dibuat menjadi rumit.
“Kebijakan dan penanganan sampah di DIY saat ini menurut saya mahal rumit dan beresiko tinggi. Mengumpulkan sampah satu tempat yang jauh jadi satu dan tidak dimusnahkan. Se-DIY tergantung sama satu tempat, masyarakat lokal menanggung resiko sampah se DIY,” ujarnya, Rabu, 26 Juli 2023.
Akibatnya, sambung Huda masyarakat lokal terganggu luar biasa, ketika overload lokasi tersebut masyarakat se DIY juga terganggu karena tidak bisa buang sampah seperti saat ini.
Baca Juga: Forpi Kota Yogyakarta: Sampah Organik dapat Dimanfaatkan menjadi Pupuk untuk Pertanian
“Kuncinya menurut saya sampah dalam taraf tertentu harus dimusnahkan di lokasi yang tersebar, tidak di satu tempat. Saat ini banyak sekali teknologi pemusnah sampah yang terjangkau dan bisa memusnahkan sampah secara massal. Bisa diselenggarakan oleh pemda DIY atau kabupaten kota,” kata Huda.
“Menurut saya kita tidak usah berwacana idealis sampah jadi energi listrik atau jadi komoditas mahal kemudian perlu investasi trilyun trilyun kemudian tidak dilaksanakan,” tambahnya.
Huda menyarankan, pemusnah sampah cari saja yang penting bersih, ramah lingkungan, memenuhi standar kesehatan dengan tujuan memusnahkan sampah, bukan membuat energi atau komoditas canggih.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Siapkan 3 Lokasi Baru Penampungan Sampah Sementara
“Alat pemusnah tersebut banyak anak bangsa bisa membuat dengan harga terjangkau dan operasional terjangkau juga. Misal alat seharga Rp30 sampai dengan Rp50 milyar bisa memusnahkan sampah 300 meter kubik per hari dan semi portabel,” katanya.
Angka itu, masih kata Huda, bisa menyelesaikan masalah di Kota Yogyakarta bertahun-tahun. Lokasi di dekatkan karena semi portabel tidak usah makan tempat besar.
“Bisa juga memakai depo depo pengepul selama ini. Diselenggarakan di 5 stau 6 tempat se DIY akan menyelesaikan masalah secara permanen,” katanya.
Baca Juga: Anggota DPRD Kota Yogyakarta: Memilah Sampah dapat Menurunkan Volume Sampah
Biaya transportasi menurut Huda bisa diefisiensi, digunakan sebagai biaya operasional alat.
“Masyarakat tetap harus dibebani tipping fee supaya sadar sampah itu butuh biaya dan agar meminimalisir sampah. Layanan sampah oleh penerintah pilih cara yang paling sederhana dan murah,” ucapnya.
Dibandingkan saat ini, TPST piyungan tahun ini dibangun perluasan memakai anggaran Rp30 milyar di luar tanah dan biaya operasional serta hanya bisa menampung sampai 7 bulan kedepan karena tidak dimusnahkan. Setelah itu masalah lagi.
Baca Juga: Sultan HB X Siapkan Tanah SG untuk Lahan Pembuangan Sampah Sementara di Cangkringan
“Atau rencana kebijakan kerjasama KPBU yang pihak ketiga investasi trilyunan, kemudian pemda mesti bayar ke pihak ketiga jangka panjang per tahun puluhan hingga ratusan milyar. Malah jadi komoditas bisnis pihak ketiga,” tandasnya.
“Kuncinya menurut saya musnahkan dan dekatkan. Teknologi dipakai sesuai standar saja tidak usah muluk-muluk mahal. Sampah jangan dianggap komoditas ekonomi bisnis mahal tapi sebagai resiko bersama yang butuh biaya pemusnahannya. Masyarakat harus faham sampah itu berbiaya sehingga harus diminimalkan. Pemerintah selenggarakan dengan cara seefisien mungkin, bisa kerjasama pihak ketiga atau bisa selenggarakan sendiri,” tambah Huda kembali.
Jika paradigma kebijakan sedikit diubah, kembali dikatakan Huda, dengan dekatkan dan musnahkan secara efisien dia yakin masalah sampah ini selesai dalam waktu beberapa bulan saja. Tidak perlu bertahun tahun.
Baca Juga: Akibat Penutupan TPA Regional Piyungan, Forpi Kota Yogyakarta Mulai Temukan Tumpukan Sampah
“Masalah TPST piyungan yang sudah menumpuk puluhan tahun diselesaikan terpisah. Dilakukan reklamasi, dipersempit untuk lokasi pemusnahan atau malah ditutup lebih baik. Masyarakat sekitar dibangun sebagai balas budi karena selama ini terganggu,” katanya.
“Jangka pendek ini saya minta pelayanan persampahan harus tetap berjalan dengan koordinasi antar kabupaten kota dan pemda DIY, jangan berhenti karena bangun TPST Piyungan transisi,” kata Huda.
Setelah itu selesaikan permanen dengan mengubah paradigma menjadi dekatkan dan musnahkan secara efisien. Pemda musnahkan dengan teknologi memadai, sehat tapi murah. Bisa kerjasama pihak ketiga atau diselenggarakan sendiri.
“Jangan kita kumpulkan satu tempat tanpa pemusnahan dan tidak perlu pakai tekonologi muluk-muluk yang mahal, akhirnya jadi komoditas bisnis pihak ketiga,” ujar Huda.
Huda menilai, edukasi masyarakat tetap wajib dilakukan untuk meminimalkan sampah, TPS3R, bank sampah tetap digalakkan untuk meminimalisir sampah yang harus dimusnahkan. (rls)
