JOGJAEKSPRES.COM – Jogja Corruption Watch (JCW) menyayangkan konsumsi makanan ringan atau snack saat pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman tidak layak karena mirip snack saat takziah atau snack saat lelayu.
Baharuddin Kamba, Aktivis JCW mengatakan peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU agar lebih berhati-hati dalam memilih vendor atau pihak ketiga apalagi konsumsi dalam jumlah yang sangat besar.
“Dipastikan dengan jumlah segede gaban, maka kemungkinan besar akan disubkontrakan lagi ke pihak lain,” ujar Kamba, Jumat (26/1/2024) dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Kamba, ini menunjukkan bahwa penyedia jasa meskipun dalam E-katalog tidak menjamin tidak adanya kesalahan. Maka semuanya harus dievaluasi secara menyeluruh dan tuntas agar kasus serupa tak terulang.
“Jangan sampai kesannya mau untung banyak tapi justru merugikan orang banyak dalam hal ini KPPS,” katanya.
Baca Juga: Dibutuhkan 83.524 Orang Anggota KPPS di DIY, Maksimal Usia 55 Tahun
“Uang sisa anggaran snack yang seharusnya Rp.15.000 tetapi diakui vendor cuma Rp. 2.500, maka sisanya yakni Rp. 12.500 harus dikembalikan ke yang berhak yakni KPPS. Segera diberikan haknya. Karena untuk mencari orang yang mau jadi KPPS itu susah-susah gampang,” tambah Kamba.
Hal lain adalah JCW mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran bagi para penyelenggara Pemilu.
“Setiap pos-pos anggaran disampaikan ke publik ini sebagai bentuk transparansi,” katanya. (rls/*)
