JOGJAEKSPRES.COM – Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar daerah pemilihan (dapil) DIY, Gandung Pardiman mengapresiasi adanya 17 desa di Kabupaten Bantul yang memproklamirkan diri sebagai desa anti politik uang dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
“Ini bagus sekali untuk menjaga kualitas demokrasi di negara kita. Desa Anti Politik Uang ini perlu dikembang di seluruh wilayah di DIY, sehingga semua masyarakat menolak adanya Politik Uang dan bisa memilih calon yang benar – benar berkualitas, bisa memperjuangkan aspirasi rakyat serta mensejahterakan rakyat,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPD Golkar DIY, Jumat 12 Januari 2024.
Ketua DPD Golkar DIY ini menegaskan, politik uang akan merusak karakter masyarakat dan menghancur demokrasi serta merusak kehidupan berbangsa bernegara. Selain itu, politik uang juga memicu tumbuh kembangnya budaya korupsi.
Baca Juga :Â DPRD DIY Menyambut Baik Rencana Konversi Becak Listrik di Malioboro
“Adapun yang kita butuhkan adalah politik edukasi dan pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat ikut mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini dan salah satunya dengan menolak praktik politik uang pada Pemilu 2024 mendatang.
Sebab pemilih yang memilih atau mencoblos berdasarkan amplop atau uang, maka berarti telah menjadi bagian dari perilaku korupsi.
“Saya yakin masyarakat sekarang sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Masyarakat akan memilih calon pemimpin berdasarkan karakter dan rekam jejak yang baik dan jangan karena amplop. Apabila menolak politik uang berarti turut memerangi korupsi,” tegas Gandung.
Ditambahkan Gandung, calon pemimpin yang terpilih karena beli suara atau politik uang, nantinya jika sudah menjabat maka akan menggunakan berbagai macam cara agar uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli suara dapat kembali.
“Istilahnya untuk mengembalikan modal, mereka akan melakukan berbagai cara termasuk nantinya mungkin akan melakukan tindakan korupsi. Nah jika masyarakat menolak politik uang berarti sudah melakukan tindakan preventif terjadinya korupsi,” jelasnya.
Gandung juga mengapresiasi munculnya spanduk-spanduk yang menyatakan menolak politik uang di kawasan Dlingo, Bantul. Sejumlah tempat di Dlingo Bantul terpampang penolakan terhadap politik uang.
Di sejumlah tempat ada spanduk bertuliskan “Butuhe program dudu duit bitingan” , “Tolak Politik Uang, Tompo Duite Coblos liyane “.
Hal ini menurutnya sangat bagus. Gerakan masyarakat ini harus didukung.
“Berarti masyarakat sudah tahu akan bahayanya politik uang. Masyarakat menginginkan pemimpin yang bisa menjalankan program-program yang bisa mensejahterakan rakyat,” tandasnya.
Selain itu, Gandung juga mengapresiasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul yang telah menginisiasi dan mengawal pembentukan Desa Anti Politik uang. Ia berharap semakin banyak desa yang menyatakan diri sebagai Desa Anti Politik Uang.
Baca Juga :Â Bawaslu DIY Gandeng UIN Sunan Kalijaga, Ajak Mahasiswa Tak Apatis Pemilu 2024
“Jika semakin banyak yang menyatakan diri sebagai Desa Anti Politik Uang, maka akan mempersempit gerakan calon yang akan melakukan praktik politik uang beli suara kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia merasa bersyukur selama 20 tahun menjadi anggota legislatif, yakni 5 tahun anggota DPRD DIY dan 15 tahun menjadi anggota DPR RI tidak pernah melakukan praktik politik uang.
Selama ini yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dan sesering mungkin berada di tengah-tengah masyarakat.
“Selama 20 tahun jadi DPR saya nggak pernah lakukan politik uang, tapi dengan upaya pemberdayaan masyarakat tingkat RT sampai tingkat propinsi. Menjadi anggota DPR tanpa politik uang membuat saya puas lahir batin. Maka kita punya semboyan, terima uangnya jangan pilih orangnya,” pungkasnya. (rls/arf)
