JOGJAEKSPRES.COM – Sudah sebulan terakhir harga komoditas pangan, khususnya beras mengalami kenaikan tajam. Warga masyarakat, khususnya ibu rumah tangga mulai mengeluhkan kenaikan ini.
Pemerintah pusat pun sudah berupaya mengantisipasi, termasuk menambah impor. Karena beras menjadi kebutuhan pokok dan rentan politisasi, maka pemerintah, termasuk Pemda DIY perlu sat-set, atau mengambil langkah cepat guna mengantisipasinya.
Hasil pemantauan di lapangan, pagi ini harga beras kualitas medium naik sekitar Rp50 sampai Rp100 per Kilogram dari harga dua hari lalu. Tercatat, September 2022 harga beras medium sekitar Rp11.000 per Kilogram.
Baca Juga: Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY Apresiasi Kebijakan Presiden Jokowi Naikkan Gaji ASN, TNI dan Polri
Bulan ini, beras dengan kualitas yang sama harganya sudah mencapai Rp13.500 per Kilogramnya. Sangat mungkin harga ini berbeda pada tiap pasar dan harganya masih berpotensi naik lagi. Tentu hal ini menjadi beban masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wilandari, biasa dipanggil Ndari, sudah melakukan pemantauan lapangan di beberapa pedagang beras di Yogyakarta. Ditemukan memang ada kenaikan harga beras pada semua jenis, baik yang kualitas medium maupun premium.
Meskipun harga naik, dari sisi persedian terpantau masih aman dan cukup sehingga tidak perlu ada kepanikan.
Baca Juga: Anggota DPRD DIY Eko Suwanto Bagikan 1400 HT, Berharap Jaga Warga Aktif Cegah & Deteksi Dini
Kami berharap harga beras ini segera kembali ke posisi normal agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat. Karena ini masuk tahun politik, kenaikan harga ini juga sangat mungkin akan dipolitisasi, padahal ini disebabkan oleh banyak sebab termasuk dampak el nino dan juga kebijakan berbagai negara yang selama ini jadi eksportir membatasi untuk cadangan pangan domestiknya.
Politisi perempuan dari Fraksi PDIP ini juga mengusulkan ada beberapa langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan harga pangan ini.
Dalam jangka pendek, jika dipandang perlu Pemda DIY bersama kabupaten dan kota segera melakukan operasi pasar dengan sasaran yang teridentifikasi sehingga tepat sasaran.
Baca Juga: Komisi B DPRD DIY Minta Pemda DIY Harus Perhatikan Illegal Fishing Bayi Lobster
Hal ini akan melengkapi program bansos pemerintah pusat berupa subsidi beras pada keluarga kurang mampu.
Dalam jangka menengah, penguatan kapasitas produksi padi oleh petani DIY perlu ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi prioritas. Selain itu, stimulus dan edukasi pupuk ramah lingkungan sangat penting karena komponen biaya pertanian yang cukup tinggi selain upah tenaga kerja juga biaya pupuk.
Dalam jangka panjang, program kemandirian pangan diujudkan secara berkelanjutan. Pendekatan budaya, seperti pengembangan Lumbung Mataraman, menjadi salah satu model untuk kemandirian pangan. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang memiliki inovasi pertanian. (rls)
