JOGJAEKSPRES.COM – Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait kinerja lembaga BPK tersebut sekaligus menyerap aspirasi yang berkembang di wilayah DIY.
“Kami beserta rekan-rekan dari Komisi XI melakukan kunjungan ke Provinsi DIY ini dengan tujuan mendengarkan dan mencari informasi tentang kinerja BPK di wilayah Provinsi Yogyakarta. Kami juga mendapatkan berbagai informasi dimulai dari banyaknya temuan yang alhamdulillah sudah ditindaklanjuti. Saya melihat kinerjanya juga cukup baik, sudah di atas 90 persen,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah, Jumat (4/11/2022).
Najib menambahkan, selain terkait kinerja lembaga BPK Perwakilan Provinsi DIY, Komisi XI juga menyoroti penggunaan Dana Otonomi Khusus/Dana Keistimewaan bagi Provinsi DIY yang dialokasikan oleh pemerintah setiap tahunnya. Sebab, menurutnya, banyak masyarakat mulai mempertanyakan tentang efektivitas penggunaan dana ini, terutama relevansinya dengan tingkat kemiskinan di Yogyakarta yang ditengarai menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.
“Ada hal yang mengemuka dalam diskusi tadi yaitu beberapa pertanyaan yang terkait otsus Provinsi DIY. Masyarakat akhir-akhir ini sering bertanya adakah relevansinya anggaran otsus dengan kemiskinan yang ada di Yogyakarta? Tentu ini menjadi bagian yang harus kita tindaklanjuti. Kita lihat sejauh mana dalam rumusan undang-undang dari Otsus Provinsi DIY itu sendiri. Kemudian dari anggaran tentu korelasinya kepada masalah kemiskinan di Yogyakarta. Hal-hal itu menjadi menarik, menjadi masukan buat kami untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rapat-rapat apakah itu RDP atau yang lainnya,” papar Politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Selain menerima laporan kinerja dan informasi yang berkembang di wilayah DIY, Komisi XI juga memberikan beberapa masukan yang dapat mengoptimalkan kerja BPK Perwakilan Provinsi DIY. Salah satunya, menurut Najib, perlu adanya peningkatan kapasitas di kantor-kantor perwakilan BPK RI.
“Terakhir kami juga ingin memberi masukan-masukan terkait dengan perlunya peningkatan kapasitas di lingkungan BPK ini. Kita lihat banyak sekali fasilitas yang kurang memadai barangkali di tahun-tahun anggaran ke depan, Sekjen BPK perlu melihat langsung ke daerah-daerah sehingga perlu upgrading di beberapa hal termasuk juga diperhatikan kaitan dengan beberapa anggaran kegiatan,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Barat tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Widhi Widayat turut memaparkan secara singkat hasil kerja instansi yang dipimpinnya termasuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT pada 6 Pemerintah Daerah yang menjadi entitas BPK Perwakilan Provinsi DIY. Menurutnya, 6 entitas yang menjadi kewenangan pemeriksaan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak 10 tahun terakhir dengan rerata pemantauan tindak lanjut di atas 90% pada 3 tahun terakhir
Selain Najib, pada kesempatan tersebut hadir pula Ketua Tim Kunspik Komisi XI DPR RI Junaidi Auly (F-PKS), Zulfikar Arse Sadikin (F-Golkar) dan Heri Gunawan dan (F-Gerindra Pertemuan juga didampingi oleh perwakilan dari Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK RI, Sri Haryati. (*)
