JOGJAEKSPRES.COM – Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD, sangat mempengaruhi industri pariwisata khususnya perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Yang secara langsung juga berimbas pada nasib para pekerja di industri pariwisata yang terkena dampak dari efisiensi anggaran tersebut.
Belum lagi adanya larangan study tour pada beberapa daerah, yang membuat Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata menjadi sepi pengunjung dibeberapa saat.
Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Ekonomi dan Kreatif- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP Parekraf-KSPSI) DIY, Wahagi menyebut kondisi pekerja di industri pariwisata di DIY sementara ini masih bisa bertahan, namun jika efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah tetap diteruskan akan membawa dampak yang buruk.
“Jika efisiensi anggaran dari pemerintah tidak kunjung dibuka, dikhawatirkan dalam bulan Juni-Juli ini akan berdampak pada PHK pekerja perhotelan dan wisata,” ujar Wahagi, Jumat (16/5/2025).
Terlebih pada libur panjang Waisak ini yang semula diharapkan dapat meningkatkan okupansi hotel, tetapi malah sebaliknya, dan itu diakui Wahagi sangat berpengaruh pula pada pekerjanya.
“Sangat berpengaruh sekali terhadap revenue hotel, karena revenue turun tapi pengeluaran tetap tidak turun, seperti pembayaran gaji, pajak, listrik, air dan BPJS, serta biaya operasional lainnya,” katanya.
Untuk itu dia berharap, pemberlakuan efisiensi anggaran ini dapat dihentikan, guna membuka kran air bagi para pekerja maupun pengusaha di bidang pariwisata di DIY.
“Harapan dari serikat pekerja adalah untuk efisiensi segera dipulihkan dan ada subsidi berkaitan dengan pembayaran pajak, BPJS, PDAM, danlain-lain, termasuk pembukaan perijinan dalam sektor pariwisata,” katanya.
Serikat pekerja pariwisata juga memberikan masukan terhadap pemerintah, karena industri perhotelan dan wisata memerlukan waktu yang lama untuk pemulihan secara ekonomi, walaupun anggaran dari pemerintah sudah dibuka.
“Untuk itu perlu beberapa subsidi atau terobosan kompensasi mengenai pengurangan pajak, listrik, PDAM, dan BPJS, karena itu berat sekali,” pungkasnya. (*)
