JOGJAEKSPRES.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
Dimana disebutkan, mengalami penurunan signifikan hingga pertengahan tahun 2025.
Dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah, Tito mengungkapkan bahwa Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai “langganan papan atas” kini harus puas di posisi ketiga.
Kalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Senin, 7 Juli 2025, lalu.
Tito menyebut penurunan kinerja Jawa Barat ini mengejutkan, mengingat provinsi tersebut kerap menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan APBD.
Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi alarm bagi Gubernur Dedi Mulyadi dan jajarannya untuk segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi anggaran.
“Gubernur Dedi Mulyadi harus bergerak cepat. Jawa Barat selama ini selalu menduduki puncak klasemen nasional dalam hal serapan APBD. Sekarang, posisinya merosot dan ini patut jadi perhatian serius,” tegas Tito.
Menurut Tito, keterlambatan dalam realisasi anggaran tidak hanya berdampak pada rendahnya daya serap fiskal.
Tetapi juga pada tertundanya berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya sudah dinikmati masyarakat.
Ia pun meminta seluruh kepala daerah untuk tidak menjadikan alasan teknis sebagai penghambat serapan anggaran.
Terlebih saat pemerintah pusat sedang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara dan daerah.
“Kita sedang berpacu dengan waktu. Semester pertama sudah berlalu, dan sekarang saatnya tancap gas. Jangan sampai kita sibuk menyusun rencana, tapi eksekusinya nol,” pungkas Tito.
Seperti diketahui, posisi pertama nasional dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah saat ini ditempati oleh DI Yogyakarta. Yakni, dengan pendapatan sebesar 57,43 persen dan belanja 41,92 persen.
Sementara itu, di bawah Yogyakarta dan NTB, provinsi-provinsi lain yang masuk dalam 10 besar terbaik secara nasional adalah Jawa Barat di posisi ketiga dengan pendapatan 44,72 persen dan belanja 38,79 persen.
Sedangkan posisi keempat dan kelima ada Kepulauan Riau dengan pendapatan 39,48 persen dan belanja 38,25 persen. Serta Jawa Timur dengan pendapatan 48,59 persen dan belanja 37,71 persen.
Sementara Lampung berada di posisi ke-6 dengan pendapatan 39,94 persen dan belanja 37,70 persen.
Lalu disusul Jawa Tengah ke-7 yang mencatat pendapatan 45,68 persen dan belanja 37,48 persen.
Kemudian, Sumatera Barat di posisi ke-8 dengan pendapatan 47,59 persen dan belanja yang sama yaitu 37,48 persen.
Dua provinsi lainnya adalah Gorontalo yang mencatat pendapatan 43,81 persen dan belanja 37,20 persen.
Serta, Provinsi Banten dengan pendapatan 39,91 persen dan belanja 34,94 persen. (*)
Dapatkan berita menarik lainnya dengan mengikuti saluran kami
