JOGJAEKSPRES.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aria Nugrahadi menegaskan, pentingnya literasi digital menjadi benteng utama dalam menghadapi era digital dan post-truth saat ini.
Karena literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis menggunakan gawai atau aplikasi, melainkan kemampuan kritis memilah informasi, memahami konteks, memverifikasi kebenaran, serta menumbuhkan etika bermedia.
Hal tersebut ditekankan Aria saat menyampaikan sambutan Gubernur DIY dalam Seminar Nasional yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, bertempat di Ballroom Hotel Tentrem, Yogyakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Seminar nasional ini mengangkat tema “Literasi Digital untuk Indonesia Cerdas, Menghadapi Tantangan Disinformasi di Era Post-Truth”.
“Dengan literasi digital, masyarakat Indonesia dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang cerdas secara digital, mampu membedakan fakta dari manipulasi, dan menjadikan teknologi sebagai wahana produktif, bukan sekadar konsumtif,” ujar Aria.
Penekanan mengenai pentingnya literasi digital sebagai benteng utama di era digital saat ini pun bukan tanpa alasan.
Ia mengungkapkan, literasi digital ini penting melihat era digital yang penuh peluang sekaligus tantangan.
“Di satu sisi, teknologi informasi membuka ruang partisipasi publik, mempercepat arus data, serta memperluas akses ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, kita berhadapan dengan fenomena post-truth, ketika opini dan emosi lebih dominan daripada fakta,” terang Aria.
“Dalam ruang ini, disinformasi dan hoaks tumbuh subur, menimbulkan kebingungan sekaligus mengancam kohesi sosial bangsa. Untuk itulah literasi digital menjadi benteng utama,” imbuhnya.
Selain itu, Aria juga menyebutkan, sebagai kota pendidikan, Yogyakarta memiliki tanggung jawab moral untuk berada di garda depan literasi digital.
“Kita harus memastikan generasi muda memiliki daya tahan terhadap pengaruh disinformasi. Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kebijaksanaan dalam mengelolanya,” ungkapnya.
Ia pun berharap, seminar ini menjadi wahana pertukaran gagasan, penguatan jejaring, serta lahirnya rekomendasi strategis untuk memperkokoh Indonesia Cerdas.
“Bangsa yang berpengetahuan, kritis, berbudaya, dan berdaulat di ruang digital,” imbuhnya.
Senada dengan Aria, dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Eko Dono Indarto mengatakan, di era post-truth yang dihadapi saat ini, memperlihatkan bahwa fakta seringkali kalah oleh opini, data dikalahkan oleh narasi, dan emosi lebih mendominasi daripada kebenaran.
Di tengah kondisi seperti ini, literasi digital menjadi sebuah kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar pilihan.
Terlebih menurut Eko, indeks literasi digital Indonesia masih tergolong rendah, khususnya dalam aspek keamanan digital dan etika bermedia.
Rendahnya kesadaran publik terhadap jejak digital, ancaman siber, serta dampak sosial dari penyebaran informasi yang tidak akurat semakin memperburuk situasi.
Eko memaparkan, berdasarkan Survei Status Literasi Digital oleh Kementerian Kominfo tahun 2022, Indeks Literasi Digital Nasional baru mencapai 3,54 dari skala 5, yang berarti masih berada pada kategori “sedang”.
Sementara itu, hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi pada tahun 2024, menunjukkan skor 43,34 dari skala 100.
“Angka ini mencerminkan masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Indikator ini bukan hanya angka, melainkan cerminan tantangan bangsa kita,” jelas Eko.
“Rendahnya literasi digital membuka celah semakin besarnya risiko paparan disinformasi dan hoaks. Bagi Kemenko Polkam, hal ini menjadi perhatian serius karena literasi digital berhubungan langsung dengan ketahanan informasi nasional, kualitas demokrasi, serta stabilitas politik dan keamanan negara,” paparnya.
Oleh karena itu, dalam seminar nasional ini, Eko menekankan beberapa arahan penting.
Pertama, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta untuk memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan literasi digital.
Membangun kolaborasi yang nyata, agar ekosistem digital di Indonesia dapat lebih aman, inklusif, dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, Eko mengajak untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital.
“Literasi digital tidak cukup hanya soal teknis, tetapi juga mencakup pemahaman tentang etika bermedia, verifikasi informasi, serta perlindungan data pribadi,” katanya.
Edukasi digital harus menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan generasi muda yang menjadi pengguna internet terbesar.
“Ketiga, saya mengimbau kepada para pemangku kepentingan untuk menjadikan literasi digital sebagai agenda prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam RPJMN 2025–2029, yaitu memperkuat ketahanan masyarakat dari ancaman disinformasi,” ucap Eko.
Terakhir, dirinya pun meminta agar seluruh unsur masyarakat bersama-sama membangun budaya digital yang sehat dan produktif.
Ini mencakup keterbukaan dalam berbagi informasi, sikap kritis terhadap konten yang beredar, serta komitmen untuk menggunakan media digital sebagai sarana edukasi, pemberdayaan, dan penguatan demokrasi.
Ia menyatakan, melalui seminar ini, diharapkan terwujudnya kolaborasi lintas sektoral yang lebih konkret dan berkesinambungan.
Melibatkan unsur pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai penghasil gagasan dan kajian ilmiah, media sebagai pengelola arus informasi, komunitas sebagai penggerak di tingkat akar rumput, serta sektor swasta sebagai penyedia teknologi dan ekosistem digital yang bersama-sama mampu memperkuat ekosistem literasi digital Indonesia.
“Kolaborasi semacam ini akan mempercepat upaya peningkatan Literasi Digital Nasional, yang bukan hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan kualitas masyarakat kita dalam menghadapi era banjir informasi,” tutur Eko.
“Semakin tinggi indeks tersebut, semakin kuat pula ketahanan masyarakat terhadap ancaman disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik yang sering kali dimanfaatkan untuk mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas politik,” pungkasnya. (*/wdy)
