JOGJAEKSPRES.COM – Potensi dana swasta untuk membantu pembangunan daerah perlu terus didorong di tengah situasi kebijakan pemotongan anggaran pemerintah.
Melalui partisipasi masyarakat lewat program CSR swasta diharapkan perencanaan pembangunan bisa dijalankan dengan baik.
Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto menegaskan hal tersebut dalam dialog Srawung DPRD DIY dengan topik politik dan kerakyatan bersama SKH Kedaulatan Rakyat, Sabtu, (19/7/2025).
“Alhamdulillah, DPRD DIY baru saja menyelesaikan penetapan APBD Perubahan 2025. Sementara rancangan KUA PPAS 2026 segera dikonsultasikan ke Kemendagri mengingat hingga hari ini belum terbit pedoman penyusunan APBD Tahun 2026,” ujar Eko.
“Sesuai intruksi Presiden RI, anggaran 2025, kita tahu ada pemotongan dana keistimewaan sebanyak Rp 200 M danais. Juga ada pemotongan dana lainnya lebih dari 65 M,” imbuhnya.
“Pemda DIY tentu perlu cari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang ditugaskan pusat seperti makan bergizi gratis lalu tanggung jawab realisasikam sekolah rakyat yang butuh lahan 5 hektar,” lanjutnya.
Eko yang juga alumni Magister Ekonomi Pembangunan UGM menambahkan dalam urusan partisipasi masyarakat di pembangunan daerah, porsi masih kecil dan potensi swasta perlu terus didorong.
Diskusi bersama pemda perlu untuk cari anggaran swasta, untuk menopang anggaran yang ditugaskan oleh pusat.
Partisipasi swasta, sejatinya sudah ada tapi masih kecil, potensi dana swasta butuh digali. Pemotongan berdampak signifikan, melatih pemda cari sumber lain kala dana dipotong
“Kita ingatkan ada tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi. Fakir miskin anak terlantar dipelihara negara, lansia DIY perlu diberi bantuan, data 10,4 persen angka kemiskinan,” terangnya.
“Saran, Bappeda silakan susun big data mikro, cacah jiwa atau sensus, hasilnya bisa jadi kebijakan pemerintah daerah guna intervensi atasi kemiskinan yang terjadi,” imbuhnya.
Berkaitan tanggung jawab negara sesuai konstitusi, dicontohkan dalam praktek kepemimpinan Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo bagaimana kemandirian dan partisipasi masyarakat bisa angkat kekuatan fiskal, dalam upaya membangun rumah warga yang tidak layak huni, dijalankan dengan gotong royong.
Di dalam Seminar Praktek Pancasila dan Konstitusi Dalam Pembangunan Daerah di UC UGM, yang menghadirkan Ganjar Pranowo.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemerintaham dan otonomi daerah Arie Sudjito, sosiolog dan Wakil Rektor UGM, juga Seno Bagaskoro politisi muda PDI Perjuangan, Hasto Wardoyo Walikota Yogyakarta memberikan paparan program pembangunan sesuai Pancasila dan konstitusi.
“Saat ada pemotongan anggaran, alokasi anggaran terbatas dengan gandeng baznas dan CSR tetap bisa jalankan bedah rumah tidak pakai APBD, ini jadi role model, ketika duit terbatas program bantu rakyat tak berhenti,” katanya.
Dicontohkan, pilihan alokasi anggaran mobil dinas Walikota Yogyakarta dialihkan jadi gerobak pengangkut sampah, hingga realisasi pelayanan kesehatan gratis.
Pemda DIY bisa bekerja sama dengan Baznas dan CSR.
“Program dan kegiatan bisa berjalan, saat ada partisipasi masyarakat. Bagaimana juga BUMN, perusahaan nasional bisa berperan serta dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.
“Ini senafas dengan implementasi ideologi Pancasila dan konstitusi,” pungkasnya. (*/arf)
Dapatkan berita menarik lainnya dengan mengikuti saluran kami
