JOGJAEKSPRES.COM – Jogja Corruption Watch (JCW) merespon gerakan aksi ‘mogok sidang’ atau cuti bersama yang dilakukan oleh sejumlah hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).
Aksi ‘mogok sidang’ ini rencana dilakukan pada 7 hingga 11 Oktober 2924 sebagai bentuk protes tak adanya kenaikkan gaji dan tunjangan hakim selama kurun waktu 12 tahun terakhir.
Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba, mengatakan selama tupoksi (tugas, pokok, fungsi) pengadilan tidak terganggu bagi para pencari keadilan, silahkan saja aksi ‘mogok sidang’ dilakukan oleh para hakim yang menuntut haknya.
“Artinya, jangan sampai menggangu persidangan dikarenakan para hakim mogok sidang. Karena jika aksi mogok sidang para hakim ini berdampak pada jadwal persidangan, maka hak para pencari keadilan juga terganggu. Termasuk pelayanan di pengadilan,” ujarnya, Minggu, 6 Oktober 2024.
Kamba menambahkan, tidak ada aksi mogok sidang pun seringnya jadwal sidang tertunda karena hakim majelis tidak lengkap. Sehingga persidangan ditunda pada persidangan berikutnya.
“Keterbatasan jumlah hakim pada suatu pengadilan juga harus diperhatikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jangan sampai para pengadil ini dalam mencari keadilan dengan menuntut kenaikan gaji, melupakan persoalan yang juga subtansial adalah masalah minimnya jumlah hakim sementara perkara yang ditangani cukup banyak,” katanya.
“Harapannya tuntutan para hakim ini ketika nanti sudah terpenuhi oleh pemerintah, tidak ada lagi kita dengar ada hakim menerima suap. Kesejahteraan para hakim harus dibarengi dengan peningkatan integritas, moral dan kinerja para hakim serta pengawasan harus diperkuat,” pungkasnya. (*/rls)
