Jumat, Juni 27, 2025
BerandaSlemanPemkab Sleman Hentikan Sementara Layanan Wi-Fi Gratis

Pemkab Sleman Hentikan Sementara Layanan Wi-Fi Gratis

JOGJAEKSPRES.COM – Bupati Sleman Harda Kiswaya menyebut tengah menghentikan sementara layanan Wi-Fi gratis. Hal ini dilakukan untuk proses evaluasi.

Utamanya karena jaringan yang terbatas hanya 20 meter saja dan pemasangan Wi-Fi yang berada di rumah pribadi.

Nantinya setelah evaluasi selesai, layanan akan dihidupkan kembali.

“Program ini memang dibutuhkan masyarakat. Saya juga enggak menghilangkan,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sleman Budi Santosa membenarkan kondisi ini.

Dia menyebutkan dari total 1.212 titik Wi-Fi di setiap padukuhan, ada 633 yang pemasangannya tidak sesuai. Termasuk di pasang di rumah pribadi.

Padahal semestinya, Wi-Fi dipasang di fasilitas umum. Seperti masjid, balai warga, hingga pos ronda.

Temuan itu didasarkan pada hasil penerjunan timnya sejumlah 40 orang selama sekitar satu bulan.

“Kami matikan sejak Mei hingga Juni. Nanti Juli mulai beroperasi lagi, tetapi secara bertahap hingga akhir tahun,” katanya, Senin (23/6/2025).

Ketika nanti dioperasikan kembali, dia menyebut titik yang tidak sesuai akan diubah sesuai dari usul dari kalurahan. Untuk saat ini sudah ada 76 kalurahan yang memberikan usulannya.

Budi juga menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berencana untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membiayai program ini.

Harapannya pada 2026, tidak lagi menggunakan APBD. Dalam satu tahun sendiri program Wi-Fi gratis ini menghabiskan biaya hingga Rp 5 miliar.

“Kami sudah mengobrol dengan penyedia jasa layanan internet. Nanti ada MoU. Dari kami bantu marketingnya,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam program Wi-Fi gratis di padukuhan ini pemerintah tidak mengadakan alat.

Pihaknya hanya membeli layanan, sementara peralatan merupakan milik provider. Apabila program ini dijalankan seperti ini terus dia yakin akan membebani APBD.

Menurutnya, meski sebenarnya baik, program ini sebenarnya juga riskan. Hal ini lantaran jumlah titik yang begitu banyak. Sementara sumber daya manusia sebagai pengawas terbatas.

“Biaya yang dikenakan itu flat. Padahal bisa jadi ada yang mati beberapa hari dan itu berhak dapat kompensasi,” katanya. (*)

Dapatkan berita menarik lainnya dengan mengikuti saluran kami

Berita terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

TERPOPULER

KOMENTAR TERBARU