JOGJAEKSPRES.COM – Pilkada serentak yang direncanakan akan digelar pada bulan November 2024, sudah didepan mata. Artinya rakyat oleh partai politik akan dimintai kembali untuk mendukung jagoan partai politik, terima barang jadi siapapun nanti yang akan dijadikan sebagai calon kepada daerah.
Di Yogyakarta sendiri selain ada pemilihan kepala daerah ada pemilihan walikota.
Dimintai kembali suaranya, berarti rakyat dijadikan stempel proses demokrasi. Fungsi rakyat kembali menjadi terdegradasi hanya untuk menyetujui para pemimpin yang diajukan oleh Partai politik.
Demokrasi dalam arti adanya pemilihan oleh rakyat akhirnya menemui jalan setapak demokrasi procedural dan semakin tidak mengindahkan akan pentingnya ujung demokrasi yakni kesejahteraan dan kekuasaan rakyat.
Itu baru sekelumit masalah, belum persoalan terkait keterbatasan partai politik dalam mengajukan calon, dengan ambang batas suara yang dimiliki.
So, pasti partai politik dengan agenda masing-masing memerlukan koalisi dengan partai lain. Yang berujung pada tawar menawar yang didominasi oleh kepentingan pragmatis. Nafas pragmatis dalam perpolitikan semakin hari tidak terkendali dan cenderung merusak demikrasi itu sendiri.
Tentu saja perkembangan sangat mengkuatirkan karena demokrasi modern untuk yang akan datang bertumpu pada partai politik.
Itulah yang melandasi Lembaga Studi Pendidikan dan Kebangsaan (LeSPK) Yogyakarta untuk menggelar Sarasehan yang diikuti oleh petinggi Partai Politik di Yogyakarta menjelang Pilkada, untuk menguak arah koalisi partai politik sekaligus membangun dialog dengan masyarakat untuk mengaktifkan kembali demokrasi substansial yang makin terpinggirkan.
Sarasehan akan berlangsung kamis, 27 Juni 2024 bertempat di Joglo Resti Jeron Beteng, Jl Siliran Lor 28 Yogyakarta dengan Narasumber dari para petinggi partai politik di Yogyakarta.
Beberapa calon wali kota juga diundang diantaranya Afnan Hadikusumo, Sri Sumiasih, Wawan Hermawan dan Heroe Poerwadi.
Sri Samiasih selaku kandidat kuat balon perempuan wali kota/wakil wali kota berharap bahwa Pilwakot 2024 Yogya sebaiknya didesain untuk pendidikan politik kepada rakyat, tinggalkanlah politik basa-basi dan glenak-glenik.
Basa-basi sampai kini hanya meninggalkan jejak kurang baik terhadap tumbuhnya demokrasi, segara diganti dengan politik akal sehat, kecerdasan, akuntabilitas dan mengurangi sebanyak mungkin manipulasi.
Sementara, Dewan Penasehat LeSPK Dr Khamim Zarkasyi menyinggung persoalan arah koalisi agar mengerucut pada kombinasi sosok pemimpin Yogyakarta yang berkemampuan untuk meningkatkan sector ekonomi, pendapatan daerah serta kreatifitas masyarakat yang dapat dikapitalisasi.
Popularitas memang penting namun isi otak jangan sampai diabaikan. Untuk Yogyakarta sebaiknya dua pasang calon saja dengan demikian arah koalisi partai lebih mudah terbentuk. (dwi)
