JOGJAEKSPRES.COM – Permasalahan kemiskinan ekstrem di DIY harus diselesaikan tahun 2024, agar sesuai dengan amanat Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
“Penurunan tersebut berbasis 3 langkah yaitu pertama penurunan beban dengan program-program charity seperti KIP, bansos, BPJS, dan lain sebagainya. Kedua dengan peningkatan pendapatan berupa berbagai program pemberdayaan dan ketiga dengan meminimalkan kantung kemiskinan,” ujar Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).
Huda mengatakan, roadmap penurunan angka ini harus sangat serius untuk dijalankan, karena tinggal waktu 1 tahun lagi sesuai amanah inpres. Kemiskinan di DIY termasuk tinggi sebesar 11.49 pct di dalamnya terdapat ekstrem sebesar 1.08 pct.
“Dalam hal kemiskinan ekstrem, alhamdulillah DIY dibawah rata rata nasional sebesar 1.74 pct. DIY 1.08 pct, paling rendah se Pulau Jawa. Sedangkan paling tinggi di Pulau Jawa Propinsi Jawa Tengah,” ungkap anggota Fraksi PKS DPRD DIY ini.
“Kita bersyukur kemiskinan ekstrem di DIY paling rendah di Pulau Jawa dengan presentase 1.08 pct setara dengan sekitar 43.000 warga. Dengan didorong serius, kita yakin Insya Allah 2024 DIY bisa mencapai target nol persen,” imbuhnya.
Angka kemiskinan ekstrem ini menunjukkan langkah penanganan kemiskinan di DIY sudah on the track. Karena keparahan kemiskinannya cukup baik. “Jika konsisten dilakukan saya yakin sebentar lagi ada penurunan angka kemiskinan drastis di DIY beberapa tahun lagi,” kata Huda.
Huda menyampaikan, alokasi anggaran DIY juga perlu ditingkatkan, terutama kabupaten/kota yang masih alokasikan APBD untuk kemiskinan ekstrem dibawah 4 persen. Untuk DIY tahun 2023 sebesar 7.98 persen naik dibanding tahun lalu sebesar 6.66 persen.
“Sedangkan kabupaten/kota 3 persenan, bahkan ada yang 1.7 persen saja padahal di daerahnya banyak yang miskin ekstrem,” terangnya.
Program-program bisa difokuskan pada data kemiskinan ekstrem P3KE yang pemda DIY sudah ada data by name by addressnya, sehingga bisa tepat sasaran dan model penangannya.
Penanganan kemiskinan ektrem juga perlu perhatikan penanganan kemiskinan secara umum dengan konsisten.
“Saat ini DPRD DIY sedang intens koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder termasuk Kementerian PMK. Kami minta alat kelengkapan DPRD DIY juga segera berkoordinasi dengan mitra terkait untuk memastikan target 2024 kemiskinan ekstrem nol persen ini tercapai. Daerah-daerah kantong kemiskikan ektrem harus menjadi prioritas utama di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo,” tutup Huda. (arf)
