JOGJAEKSPRES.COM – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 mulai menuai komentar dari berbagai kalangan.
Salah satunya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Deddy Pranowo Eryono, yang menilai multiplayer effect dari Inpres tersebut akan menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dan ancaman PHK di beberapa perusahaan.
Imbas Inpres tersebut bagi kalangan perhotelan adalah pembatalan reservasi MICE, lebih dari 40 persen yang dilakukan oleh kementerian-kementerian.
Bukan tidak mungkin, lanjut Deddy akan berdampak selanjutnya pada opersional dan revenue hotel. Sehingga membuat mau tak mau manajemen hotel melakukan efisiensi pekerja yakni dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Iya (berimbas ke operasional hotel). Kalau operasional hotel kena ya kita pasti melakukan efisiensi, dengan apa, salah satunya dengan mengurangi tenaga kerja,” kata Deddy, Rabu (29/1/2025) mengutip suara.
Pariwisata sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar di daerah, namun melalui Inpres tersebut sangat berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD).
“Jadi pemda siap-siap saja kehilangan PAD yang cukup besar,” ucapnya.
Secara tegas Deddy mengatakan bahwa Inpres nomor 1 tahun 2025 itu harus dikaji lagi bahkan jika perlu dicabut saja.
“Intinya kalau mau perekonomian tetap berjalan ya inpres itu harus dicabut, karena bagaimana pun juga perjalanan dinas, meeting-meeting, itu adalah menghidupi bukan hanya PHRI tapi perekonomian di daerah,” ujarnya.
Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan PHRI pusat terkait kebijakan tersebut. Termasuk mengirim surat lewat pengurus pusat yang diteruskan ke presiden dan kementerian terkait.
“Kalau pemerintah ingin memperbaiki perekonomian di Indonesia bukan dengan cara itu dengan cara yang lain, karena dengan cara itu perputaran uang itu tidak akan berjalan dengan baik, dampaknya seperti yang tadi, pemutusan hubungan kerja, UMKM nggak bisa bergerak, suplier yang notabene itu pertanian, peternakan itu juga akan terhambat,” katanya. (*)
